Mediaupdate.id – Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menilai, ada agenda tersembunyi (hidden agenda) dari elite politik yang mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung.
Pasalnya menurut Hurriyah, tidak ada kaitannya dengan tindakan koruptif maupun timbulnya biaya politik yang tinggi dengan sistem pilkada.
Kedua alasan ini kerap dijadikan elite politik sebagai dalih untuk mengusulkan perubahan sistem pemilu dari langsung menjadi tidak langsung.
“Ada hidden agenda dari para politisi untuk mendorong agenda kebijakan mengubah pilkada yang tadinya langsung menjadi tidak langsung. Karena itu dikaitkan dengan biaya politik yang mahal, kemudian juga korupsi, dan lain sebagainya. Padahal ini kan dua hal yang terpisah,” kata Hurriyah dikutip dari Kompas.com.
Ia lantas menguji argumen para politisi dengan dua sistem pemilu yang telah diterapkan di Indonesia, termasuk sistem pemilu tidak langsung yang sempat berjalan di era Orde Baru.
Sama seperti pemilu langsung yang dituding memiliki sebab-akibat dengan perilaku koruptif, pemilu tidak langsung pada saat itu pun menjadi ajang bancakan para elite parpol.
“Apakah dua-duanya koruptif? Iya, dua-duanya koruptif. Di Orde Baru kita tahu, ada praktek korupsi. DPRD yang semestinya menjadi representasi rakyat, tetapi kan justru malah menjadi tukang stempel saja, DPR juga sama gitu, ya,” ucap dia.
Perilaku koruptif ini lalu memicu usulan sistem politik diubah menjadi langsung pada era reformasi hingga saat ini.
Dari dua sistem pemilu itu, lanjut Hurriyah, sikap elite politik tetap tidak berubah.
Sebelumnya muncul wacana dari Presiden Prabowo untuk menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
Kepala daerah diwacanakan untuk dipilih secara tidak langsung oleh DPRD setempat.
Wacana ini hampir terealisasi pada 2014, tetapi dibatalkan oleh Presiden SBY melalui Perppu.
Sejatinya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD selaku lembaga legislatif mirip dengan pemilihan presiden pada era Presiden Soeharto.
