Mediaupdate.id – Pemerintah Amerika Serikat kembali menggulirkan langkah tegas terhadap TikTok, aplikasi berbagi video populer yang dimiliki oleh perusahaan teknologi China, ByteDance. Mulai 19 Januari 2025, aplikasi tersebut akan resmi dilarang di wilayah AS, kecuali jika perusahaan berhasil memenuhi tuntutan keamanan yang diajukan pemerintah.
Alasan Keamanan Jadi Sorotan
Keputusan ini didasari oleh kekhawatiran pemerintah AS terhadap keamanan data pengguna. Menurut pejabat Gedung Putih, TikTok dianggap sebagai ancaman potensial bagi keamanan nasional karena risiko penggunaan data warga AS untuk kepentingan pemerintah China. Tuduhan ini mencakup dugaan pengumpulan data secara besar-besaran hingga pengawasan terhadap pengguna.
“TikTok memiliki akses besar terhadap data pengguna, termasuk lokasi, perilaku online, dan informasi pribadi lainnya. Hal ini membuka celah bagi potensi pelanggaran keamanan,” ujar seorang pejabat keamanan siber AS dalam konferensi pers baru-baru ini.
TikTok sendiri telah menegaskan bahwa mereka tidak pernah membagikan data pengguna dengan pemerintah China dan telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan perlindungan privasi, seperti memindahkan data pengguna AS ke server lokal yang diawasi oleh pihak ketiga.
Tanggapan TikTok dan Publik
TikTok, melalui juru bicaranya, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan ini. Mereka menilai bahwa langkah pemerintah AS terlalu ekstrem dan tidak didasarkan pada fakta. “Kami telah menawarkan solusi konkret untuk mengatasi kekhawatiran pemerintah, tetapi upaya kami tampaknya tidak dipertimbangkan dengan baik,” tulis TikTok dalam pernyataan resminya.
Reaksi publik juga beragam. Banyak pengguna muda di AS, yang merupakan mayoritas pengguna TikTok, merasa keputusan ini merugikan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Di platform media sosial lainnya, tagar seperti #SaveTikTok menjadi trending saat pengguna menyuarakan protes mereka.
Di sisi lain, ada pula dukungan terhadap keputusan ini, terutama dari kalangan politikus yang telah lama mengkritik aplikasi tersebut. Mereka menilai pemblokiran ini sebagai langkah penting untuk melindungi data warga negara dari pengaruh asing.
Dampak pada Hubungan AS-China
Pemblokiran TikTok diperkirakan akan memperburuk hubungan antara AS dan China yang telah tegang akibat berbagai isu, termasuk persaingan teknologi, perdagangan, dan konflik geopolitik. China menyebut keputusan ini sebagai langkah diskriminatif terhadap perusahaan teknologi mereka.
“AS terus menggunakan alasan keamanan nasional untuk menekan perusahaan asing. Ini adalah bentuk proteksionisme yang merugikan kerja sama global,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China.
Apa yang Bisa Terjadi Selanjutnya?
TikTok masih memiliki waktu hingga 19 Januari untuk mencoba menghentikan larangan ini melalui pengadilan atau negosiasi dengan pemerintah AS. Di sisi lain, pemerintah AS juga membuka peluang bagi TikTok untuk tetap beroperasi, dengan syarat perusahaan tersebut menjual saham mayoritasnya kepada entitas non-China.
Dengan waktu yang semakin mendekati tenggat, semua pihak kini menunggu apakah TikTok dapat menemukan solusi untuk tetap eksis di pasar AS, ataukah aplikasi ini akan resmi lenyap dari perangkat jutaan pengguna di negara tersebut.
