Mediaupdate.id – Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Senin (30/7/2025), memicu kenaikan muka air laut di sejumlah wilayah timur Indonesia. Gempa tersebut juga memunculkan peringatan dini tsunami di kawasan Pasifik.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa kenaikan air laut terdeteksi di 11 lokasi berbeda, dengan ketinggian berkisar antara 0,05 hingga 0,3 meter. Wilayah yang terdampak meliputi sebagian besar pesisir Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.
Berikut rincian data kenaikan muka air laut yang tercatat BMKG:
- Bitung, Sulawesi Utara – 0,21 meter (pukul 14.20 WIB)
- Depapre, Papua – 0,2 meter (14.45 WIB)
- Gebe, Maluku Utara – 0,11 meter (14.57 WIB)
- Jayapura Dok 2, Papua – 0,2 meter (14.14 WIB)
- Likupang, Sulawesi Utara – 0,14 meter (17.20 WIB)
- Manado – 0,08 meter (16.42 WIB)
- Manokwari, Papua Barat – 0,15 meter (14.23 WIB)
- Sarmi, Papua – 0,2 meter (14.20 WIB)
- Sausapor, Papua Barat Daya – 0,3 meter (15.04 WIB)
- Sorong, Papua Barat – 0,2 meter (14.35 WIB)
- Tapaleo, Maluku Utara – 0,1 meter (14.15 WIB)
“Sementara di Gorontalo tidak terdeteksi anomali muka laut,” tulis BMKG melalui akun resminya, Rabu (30/7/2025).
Status Waspada di Sejumlah Wilayah Pesisir
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa meskipun ketinggian gelombang tergolong kecil, potensi dampak lokal tetap harus diwaspadai—terutama di daerah pesisir dengan bentuk geografis berupa teluk atau ceruk sempit yang dapat memperkuat gelombang.
“Meski ketinggian relatif kecil, kami tetap menetapkan status Waspada untuk sejumlah wilayah pesisir. Artinya, daerah-daerah tersebut berpotensi terdampak gelombang tsunami setinggi hingga 0,5 meter,” ujar Daryono.
Gempa Susulan Terus Terjadi
Hingga sore hari, BMKG mencatat telah terjadi 43 gempa susulan, dengan magnitudo terbesar mencapai 6,9. BMKG terus memantau perkembangan dan meminta masyarakat di wilayah pesisir timur Indonesia tetap tenang namun waspada terhadap informasi resmi dari lembaga pemerintah.
