Mediaupdate.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025).
Penggeledahan ini terkait dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku, buronan terkenal dalam kasus korupsi Indonesia.
Juru bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menuding tindakan KPK ini merupakan upaya pengalihan isu dari laporan OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Laporan tersebut menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai salah satu finalis pemimpin terkorup dunia tahun 2024.
“Penggeledahan ini hanyalah upaya untuk menutupi perhatian publik dari laporan OCCRP,” kata Guntur. Dia juga menyinggung bahwa Presiden Jokowi diduga mengerahkan buzzer dan intimidasi untuk menekan pemberitaan terkait laporan tersebut.
Kasus Suap dan Obstruction of Justice
Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus besar:
- Dugaan Suap PAW DPR: Hasto bersama beberapa pihak diduga menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, senilai Rp600 juta agar Harun Masiku bisa diangkat sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.
- Perintangan Penyidikan: Hasto diduga mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu, merusak bukti, hingga membantu Harun Masiku melarikan diri.
Langkah KPK ini diiringi dengan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, selama enam bulan.
Reaksi PDIP dan Permintaan Penjadwalan Ulang
Meski demikian, Hasto absen dari pemeriksaan KPK pada Senin (6/1/2025) karena menghadiri acara partai terkait HUT ke-52 PDIP. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan setelah peringatan HUT partai.
Kontroversi OCCRP dan Buzzer Politik
Laporan OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup dunia memicu pro-kontra di kalangan publik. Di tengah memanasnya isu ini, penggeledahan rumah Hasto dianggap sebagian pihak sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian dari laporan internasional tersebut.
Guntur Romli menyebut tindakan Jokowi dalam merespons laporan OCCRP sebagai bentuk “pengerahan buzzer dan intimidasi terhadap media.”
Dampak Politik dan Tantangan untuk KPK
Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi integritas KPK, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap PDIP dan pemerintah. Penggeledahan terhadap tokoh penting partai yang berkuasa dapat memicu spekulasi politik yang lebih luas, terutama menjelang tahun politik.
Di sisi lain, pengungkapan laporan OCCRP dan respons pemerintah menambah kompleksitas situasi. Akankah KPK mampu menangani kasus ini tanpa intervensi politik?
Dengan begitu banyak elemen yang terlibat, kasus Hasto Kristiyanto mencerminkan dinamika politik Indonesia yang sarat intrik, kekuasaan, dan kepentingan.
