Mediaupdate.id – Sebuah video yang menampilkan rumah mewah dengan mobil terparkir di garasi namun berstatus keluarga penerima bantuan sosial (bansos) di Ciomas, Kabupaten Bogor, mendadak viral di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang petugas perempuan yang sedang menempelkan stiker ‘keluarga miskin penerima bansos’ pada kaca rumah warga, sementara kondisi rumah tampak kokoh dan tergolong mewah. Tak ayal, video tersebut memicu reaksi publik yang mempertanyakan akurasi pendataan penerima bansos.
Menindaklanjuti ramainya diskusi warganet, Pemerintah Kabupaten Bogor langsung melakukan pengecekan di lapangan. Camat Ciomas Tirta Juwarta membenarkan bahwa rumah dalam video tersebut memang milik warga yang selama ini terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Namun setelah verifikasi ulang dilakukan oleh Dinas Sosial, ditemukan bahwa kondisi ekonomi pemilik rumah sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pemerintah.
“Kejadian itu sudah ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Sosial. Stiker tersebut atas arahan beliau langsung dicabut, dan pemilik rumah juga sudah menyatakan tidak menerima bantuan lagi,” jelas Tirta. Ia menegaskan bahwa status warga tersebut resmi dicabut dari daftar penerima manfaat setelah proses evaluasi dilakukan.
Tirta juga menjelaskan bahwa pendataan KPM selama ini dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Data tersebut diperbarui secara berkala, namun kasus seperti ini menunjukkan pentingnya verifikasi ulang agar bantuan tidak salah sasaran.
Dalam video viral, selain rumah yang tampak mewah, terlihat pula sebuah mobil terparkir di garasi. Kondisi inilah yang membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana rumah dengan fasilitas tersebut masih bisa menerima bansos. Usai pemeriksaan, stiker telah dilepas, dan warga berstatus KPM tersebut resmi tidak lagi mendapatkan bantuan.
Pemkab Bogor menyatakan akan meningkatkan proses validasi dan pemutakhiran data penerima bansos untuk mencegah kejadian serupa terulang. Menurut Tirta, pengawasan dan koordinasi dengan pendamping PKH akan diperketat demi memastikan bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
